Home / Reportase

Selasa, 15 Juli 2025 - 10:09 WIB

OJK Cabut Izin Usaha PT Dana Mandiri Sejahtera

foto : infobanknews

foto : infobanknews

JAMBIBRO.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha perusahaan modal ventura PT Dana Mandiri Sejahtera (DMS) yang beralamat di Ruko Dynasty Kav. 29 B Nomor 8 Jalan Jalur Sutera, Alam Sutera, Tangerang 15325.

Pencabutan izin usaha ditetapkan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-41/D.06/2025 tanggal 08 Juli 2025.

Pencabutan dilakukan karena PT DMS tidak memenuhi ketentuan ekuitas minimum sampai tanggal jatuh tempo Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha berakhir.

Sebelum keputusan pencabutan izin usaha, PT DMS dikenakan sanksi administrative, berupa pembekuan kegiatan usaha atas pelanggaran ketentuan terkait ekuitas minimum.

OJK telah memberi waktu cukup bagi PT DMS melaksanakan langkah-langkah strategis, guna pemenuhan ketentuan ekuitas minimum, sesuai rencana pemenuhan.

Baca Juga  OJK dan SRO Gelar CEO Networking 2025

Namun, sampai batas waktu yang disetujui, tidak terdapat penyelesaian permasalahan atas pemenuhan ketentuan ekuitas minimum tersebut.

Sesuai Pasal 33 ayat (2) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura juncto Pasal 116 POJK Nomor 25 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Modal Ventura Syariah, Pasal 119 ayat (13) POJK 25/2023, Pasal 143 POJK 25/2023, dan Pasal 144 POJK 25/2023, PT DMS dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.

Tindakan pengawasan yang dilakukan OJK, termasuk pencabutan izin usaha PT DMS dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan secara konsisten dan tegas, untuk menciptakan industri modal ventura yang sehat dan terpercaya.

Baca Juga  OJK Tegaskan Tidak Terlibat Penawaran Umum Perdana Saham PT IPO

Dengan dicabutnya izin usahanya, PT DMS dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan modal ventura, dan diwajibkan menyelesaikan hak dan kewajiban sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Menyelesaikan hak dan kewajiban Debitur, Kreditur dan/atau pihak lainnya;

2. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT DMS serta membentuk Tim Likuidasi;

3. Memberikan informasi secara jelas kepada Debitur, Kreditur dan/atau pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban;

Baca Juga  OJK Gelar Forum Pasar Modal ASEAN

4. Menunjuk Penanggung Jawab dan Pegawai yang bertugas sebagai Gugus Tugas dan Pusat Layanan untuk melayani kepentingan Debitur dan Masyarakat sampai dengan terbentuknya Tim Likuidasi dan harus dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan pencabutan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;

Debitur/masyarakat, kreditur dan/atau pihak lainnya dapat menghubungi PT DMS pada nomor telepon dan Whatsapp: 081313456599, email: ptdanamandirisejahtera.dl@gmail.com dan alamat: Jalan Cideng Barat 76, Jakarta Pusat, Jakarta, 10150.

5. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain itu PT DMS dilarang untuk menggunakan kata ventura atau ventura syariah, dalam nama Perusahaan. | PR

Share :

Baca Juga

Reportase

Polda Jambi Ajukan Blokir Ribuan Situs Judi Online

Reportase

Kapolda Jambi Pastikan 717 Personel PAM TPS Siap Amankan Pilkada

Reportase

Polda Jambi Bantah Kumpulkan Nama Warga Penolak Stockpile Aurkenali

Reportase

Mobil Pemudik Tabrakan di Bungo, Begini Kondisi Penumpangnya…

Reportase

Piala Soeratin, Harapan Baru Sepak Bola Jambi dari Tanjung Jabung Timur

Reportase

DPRD Provinsi Jambi Konsultasi ke Kemenhut Matangkan Ranperda Tahura

Reportase

Misteri Hilangnya Pemancing di Tepi Sungai Batanghari

Reportase

Budi Setiawan Harap Panjat Tebing Bawa Pulang Medali PON XXI Aceh – Sumut