JAMBIBRO.COM — Kota Jambi kembali menegaskan posisinya sebagai ibu kota provinsi yang layak menjadi percontohan bagi kabupaten/kota lain. Hal ini dibuktikan dengan diraihnya penghargaan tingkat Provinsi Jambi, atas keberhasilan dalam tren penurunan stunting pada 2024.
Penghargaan diserahkan oleh Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, kepada Staf Ahli Wali Kota Jambi Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Moncar Widaryanto, mewakili Wali Kota Jambi, di auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu 2 Juli 2025.
Penghargaan ini bagian dari rangkaian kegiatan Penilaian Kinerja (PK) Aksi Konvergensi Stunting Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi yang digelar Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi Jambi, dibuka oleh Gubernur Jambi, Al Haris.
Keberhasilan Kota Jambi menurunkan angka stunting menjadi bukti nyata komitmen dan sinergi berbagai elemen, mulai dari jajaran pemerintah hingga masyarakat dalam membangun generasi yang sehat dan unggul.
Staf Ahli Wali Kota Jambi, Moncar, menyampaikan apresiasi kepada semua pihak atas diraihnya capaian itu, khsususnya komitmen kuat kepala daerah. Moncar mengatakan, penghargaan bukanlah tujuan, tapi motivasi terus berkinerja.
“Meskipun berbagai inovasi dalam upaya pencegahan stunting yang dilakukan telah diapresiasi, namun Pemerintah Kota Jambi tetap terus meningkatkan kinerja, khususnya melalui penguatan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Jambi,” ujarnya.
“Kami tidak akan berhenti di sini. Pemerintah akan terus mendorong lahirnya lebih banyak inovasi yang langsung menyentuh aspek penanganan, penurunan, dan pencegahan stunting secara konkret,” sambungnya.
Salah satu perhatian khusus, adalah pola pengasuhan anak di perkotaan yang turut berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak. Di Kota Jambi masih banyak anak dititipkan, di lembaga pengasuhan maupun pihak lain, sehingga kedekatan emosional dengan orang tua berkurang. Ini menjadi tantangan tersendiri dalam memastikan tumbuh kembang anak berlangsung optimal.
Mendampingi Staf Ahli Wali Kota, Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Jambi, M Jaelani, menambahkan bahwa ke depan masih dibutuhkan berbagai terobosan baru dari Pemerintah Kota Jambi dalam upaya percepatan penurunan stunting, sesuai masukan dan arahan dari Tenaga Ahli Gubernur (TAG) Jambi.
TAG menilai dari sisi sarana dan prasarana, seperti ketersediaan air bersih maupun akses permukiman, Kota Jambi sudah cukup lengkap. Aspek tersebut tidak lagi menjadi fokus utama penilaian.
Diperlukan inovasi lain yang lebih menyentuh langsung pada penanganan stunting, seperti program ‘Bapak Asuh Anak Stunting’ serta intervensi langsung dari para kepala perangkat daerah untuk bersama-sama terlibat dalam penanganan masalah ini.
Jaelani juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi Kota Jambi sebagai ibu kota provinsi dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Kondisi ini menurutnya menuntut kerja yang lebih keras dan kolaboratif dari semua pihak.
“Sebagai ibu kota provinsi, tantangan kita jauh lebih kompleks. Oleh karena itu, ke depan, terutama untuk penilaian tahun 2025 yang akan dievaluasi pada 2026, kita harapkan lebih banyak terobosan konkret yang bisa dilakukan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Staf Ahli Wali Kota Jambi, Moncar Widaryanto memaparkan berbagai inovasi Pemerintah Kota Jambi dalam Percepatan Penurunan Stunting. Kota Jambi berhasil menurunkan angka stunting setiap tahun dengan angka di bawah provinsi dan nasional.
Bahkan, pada 2022 telah mencapai target nasional lebih awal. Hingga kini kasus stunting di Kota Jambi periode 2024 berada di angka 10,3 persen. Sekaligus menjadi landasan kokoh untuk menurunkan stunting. Dari satu langkah kecil, nanun penuh inovasi, akan lahir sejuta harapan untuk masa depan anak bebas stunting menuju Indonesia Emas 2045.
Kegiatan ini bagian dari upaya monitoring dan evaluasi terhadap program nasional penurunan stunting, untuk menilai capaian kinerja pemerintah kabupaten/kota melaksanakan 8 aksi konvergensi penanganan stunting pada Tahun Anggaran 2024.
Penilaian ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Dalam Negeri, terkait pelaksanaan aksi konvergensi dalam rangka percepatan pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi di seluruh daerah.
Gubernur Jambi, Al Haris, saat membuka acara menyampaikan komitmen kuat Pemerintah Provinsi Jambi mendukung percepatan penurunan angka stunting di daerah.
Salah satu bentuk nyata komitmen tersebut adalah mengalokasikan anggaran sebesar Rp80 miliar, untuk mendanai berbagai program dan kegiatan strategis terkait stunting.
Penganggaran terbagi dalam 14 program, 16 kegiatan, tersebar di 6 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan total 25 sub kegiatan. Gubernur minta Wakil Gubernur Jambi bersama Kepala BKKBN selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) provinsi menjabarkan rincian lebih lanjut kepada tim stunting di kabupaten/kota.
“Pastikan semua program menyentuh sasaran, dengan fokus utama pada aspek lingkungan kesehatan, lingkungan permukiman, ketahanan pangan dan gizi, kondisi sosial ekonomi, serta tata kelola data stunting,” ujar Al Haris.
Al Haris turut menyoroti kelemahan pola penganggaran pemerintah saat ini, khususnya penanganan isu kesehatan. Alokasi anggaran masih belum proporsional. Sebagian besar difokuskan pada penyelenggaraan kesehatan yang mencapai 66,34 persen, sementara pembiayaan kesehatan hanya 33,010 persen. Porsi anggaran untuk fasilitas pelayanan kesehatan hanya 0,18 persen, dan penguatan SDM kesehatan lebih kecil lagi, 0,09 persen.
Al Haris menekankarı pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) kesehatan yang unggul sebagai kunci dalam menurunkan prevalensi kasus stunting. Hal ini, menurutnya, harus berjalan seiring dengan ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai.
Kegiatan Penilaian Kinerja (PK) Aksi Konvergensi Stunting Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi diikuti 227 orang peserta, terdiri dari para para wali kota dan bupati se-Provinsi Jambi bersama Tim Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Kabupaten/Kota, serta para kepala rumah sakit umum daerah (RSUD), akademisi, organisasi profesi, serta mitra pembangunan dan Tim Penggerak PKK se-Provinsi Jambi.
Dalam forum itu dilakukan penandatanganan Deklarasi Komitmen Bersama mendukung penurunan stunting melalui sistem rujukan yang berstandar oleh kepala daerah didampingi kepala RSUD se-Provinsi Jambi, disaksikan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi. | DIA
