KOMITMEN memperkuat pertahanan negara mengemuka dalam rapat yang digelar di Ruang Rapat Sekda, Kantor Gubernur Jambi, Kamis 24 September 2026. Pemerintah Provinsi Jambi menegaskan kesiapan meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat dalam mendukung sistem pertahanan nasional sesuai ketentuan perundang-undangan.
Pertemuan tersebut mempertemukan jajaran Pemerintah Provinsi Jambi dengan Direktorat Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB) Ditjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan. Rapat menjadi bagian dari langkah penataan komponen pendukung pertahanan yang melibatkan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.
Pemerintah Provinsi Jambi diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Arief Munandar. Hadir pula Direktur SDAB Ditjen Pothan Brigjen TNI Wirawan Yanuartono, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi John Eka Powa, unsur TNI dan Polri, kepala organisasi perangkat daerah terkait, serta sejumlah undangan lainnya.
Dalam forum tersebut, Arief Munandar menegaskan bahwa upaya mempertahankan negara tidak dapat dibebankan hanya kepada institusi pertahanan. Menurutnya, seluruh komponen bangsa memiliki tanggung jawab dan peran dalam mendukung ketahanan nasional.
Pemerintah Provinsi Jambi menyampaikan selamat datang di Provinsi Jambi kepada jajaran Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
“Kami menyambut baik pelaksanaan kegiatan ini sebagai bagian dari upaya memperkuat pertahanan dan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dalam mendukung pertahanan negara,” ujar Arief.
Menurut Arief, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting dalam membangun sistem pertahanan yang kuat. Kerja sama tersebut juga diperlukan agar seluruh potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal ketika dibutuhkan negara.
Dalam kesempatan yang sama, Pemerintah Provinsi Jambi memaparkan sejumlah sarana dan prasarana strategis yang dimiliki daerah. Paparan itu disampaikan sebagai bagian dari dukungan terhadap program asistensi penataan komponen pendukung pertahanan negara.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi, John Eka Powa menjelaskan, Jambi memiliki berbagai fasilitas transportasi yang dapat menjadi kekuatan pendukung. Potensi tersebut meliputi sektor transportasi udara, pelabuhan laut, dan penyeberangan.
Provinsi Jambi memiliki tiga bandara, pelabuhan di Muaro Jambi pelabuhan Talang Duku, pelabuhan Muara Sabak, pelabuhan Ujung Jabung, pelabuhan perikanan Nipah Panjang, pelabuhan Kuala Mendahara dan ini berada di Tanjab Timur.
Sedangkan di Tanjung Jabung Barat pelabuhan Kuala Tungkal, penyeberangan Roro dan pelabuhan Perikanan Tungkal. Dan kami menitipkan kepada Bapak untuk pembangunan pelabuhan Ujung Jabung yang dinilai sangat strategis.
Paparan tersebut menunjukkan bahwa Provinsi Jambi memiliki posisi yang cukup penting dalam jaringan transportasi kawasan. Keberadaan bandara, pelabuhan niaga, pelabuhan perikanan, dan fasilitas penyeberangan dinilai dapat menjadi bagian dari sistem pendukung pertahanan bila diperlukan.
Dari pihak Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Wirawan Yanuartono menjelaskan bahwa kegiatan asistensi dilakukan untuk memetakan berbagai potensi yang dimiliki daerah. Hasil pemetaan itu nantinya menjadi dasar dalam penyiapan komponen pendukung pertahanan negara.
“Tujuan kami ke sini adalah untuk melaksanakan asistensi dalam rangka penyiapan komponen pendukung, khususnya sarana-prasarana laut, udara, dan cyber, maupun bidang lain yang terkait dengan pengelolaan potensi wilayah di Provinsi Jambi,” ujar Wirawan.
Ia mengatakan bahwa pendataan sumber daya menjadi kebutuhan penting dalam menghadapi berbagai kemungkinan situasi krisis. Negara harus mengetahui sumber daya yang tersedia dan dapat segera dimobilisasi apabila diperlukan.
Menurut Wirawan, potensi yang perlu dipetakan tidak terbatas pada fasilitas transportasi. Gudang, depo logistik, dan berbagai sarana pendukung lain juga harus masuk dalam basis data yang terintegrasi.
“Ketika terjadi situasi krisis, sumber daya mana yang harus bisa dikerahkan untuk membantu menanggulangi krisis itu. Apakah sarana-prasarana laut, darat, maupun udara yang bisa membantu. Apakah mungkin ada gudang atau depo logistik dan sebagainya. Nah, ini yang belum terdata dengan baik,” jelasnya.
Ia menilai Pemerintah Provinsi Jambi telah memiliki sejumlah informasi mengenai potensi sumber daya yang tersedia di wilayahnya. Karena itu, asistensi juga menjadi momentum menyatukan pemahaman antara pemerintah daerah dan unsur TNI di daerah.
Wirawan menjelaskan bahwa Kementerian Pertahanan melibatkan berbagai unsur kewilayahan dalam program tersebut. Keterlibatan itu mencakup Kodam, Lanal, dan Lanud yang berada di wilayah terkait.
“Kegiatan asistensi ini sekaligus menjadi momentum untuk menyamakan pemahaman antara pemerintah daerah dan unsur TNI di wilayah. Dalam kegiatan tersebut, Kemhan melibatkan unsur kewilayahan, termasuk Kodam, Lanal, dan Lanud. Dan Provinsi ini sangat berkomitmen membantu TNI dengan memberikan lahan untuk pembangunan Komando Daerah Militer (Kodam). Bayangkan jika disini dibangun Kodam maka akan ada pergerakan ekonomi, dan juga pembangunan tol juga akan diarahkan ke provinsi ini,” katanya.
Menurutnya, dukungan daerah terhadap pembangunan fasilitas pertahanan tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan. Kehadiran infrastruktur pertahanan juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah.
Wirawan juga mengajak seluruh unsur pemerintah daerah untuk terlibat aktif dalam proses penataan komponen pendukung pertahanan. Ia menilai pemahaman terhadap regulasi dan mekanisme penyiapan fasilitas pendukung menjadi hal yang sangat penting.
“Saya minta pemerintah daerah dan seluruh elemen terkait untuk mendukung penuh penataan serta penyiapan komponen pendukung pertahanan negara. Kegiatan penataan ini krusial agar pemda memahami regulasi fasilitas pendukung pertahanan di daerah masing-masing. Komponen Pendukung (Komduk), pentingnya kontribusi sektor industri dan pemanfaatan sumber daya alam/buatan daerah untuk menyokong kekuatan TNI saat dibutuhkan demi stabilitas nasional. Kolaborasi Lintas Elemen,” tambahnya.
Rapat tersebut memperlihatkan semakin kuatnya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membangun sistem pertahanan yang berbasis pada potensi wilayah.
Di tengah tantangan yang terus berkembang, dukungan daerah dinilai menjadi salah satu fondasi penting untuk memastikan kesiapan sumber daya nasional dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. | my/red
