JAMBIBRO.COM — Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI mengingatkan seluruh parlemen dunia, agar menjaga keseimbangan utang dan belanja layanan publik, supaya tujuan pembangunan berkelanjutan tercapai.
Peringatan itu disampaikan anggota BKSAP DPR RI, Elpisina, saat bicara di “The Debt Crisis and the SDGs: Proposal for Sustainable Solutions,” pada UN Parliamentary Hearing, di New York, Amerika Serikat, Jumat pekan lalu.
Menurut legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, saat ini banyak negara berkembang berada dalam lingkaran pembayaran bunga utang yang hampir atau justru lebih besar dari belanja layanan publik.
Laporan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), sekitar separuh negara berkembang mengalokasikan rerata 8% pendapatan negara untuk bunga pinjaman.
“Kita perlu mengetahui strategi yang diperlukan dalam menyeimbangkan pembayaran utang dan belanja publik. Restrukturisasi utang juga perlu, agar tidak terjebak pada mekanisme memperpanjang pembayaran utang terus menerus. Mekanisme apa yang diperlukan, agar tidak mengorbankan layanan publik,” kata Elpisina.
Elpisina menjelaskan, parlemen memiliki peran konstitusional dalam perdebatan soal utang, hingga mendorong bagaimana mekanisme utang dapat diawasi secara rigid.
Dengan demikian, lanjut Ketua DPW PKB Provinsi Jambi ini, kehati-hatian fiskal melalui utang dapat dikelola untuk meningkatkan upaya reformasi negara, dan memperbaiki pelayanan publik agar pencapaian TPB terwujud.
Laporan UNCTAD, sekira 3,3 miliar penduduk global, dengan 2,2 miliar diantaranya berada di Asia dan Oceania, tinggal di negara yang belanja bunga utangnya lebih tinggi dari anggaran kesehatan.
Sementara, 1,8 miliar penduduk Asia dan Oceania tinggal di negara yang belanja bunga utangnya lebih besar dari anggaran pendidikan. | PR
