Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, pada kegiatan Musrenbang RKPD 2025, di BW Luxury Hotel, Kota Jambi, Kamis 25 April 2024 | dia
JAMBIBRO.COM – Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto menyinggung adanya lahan di Kota Sungai Penuh yang perlu mendapat perhatian khusus pemerintah.
Menurut Edi, lahan seluas lebih kurang 3.000 hektar itu berpotensi dijadikan lumbung ketahanan pangan. Potensi itu perlu didiskusikan bersama, sejalan dengan program pemerintah pusat.
Edi mengungkapkan soal lahan itu saat tanya jawab pada musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), membahas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Jambi tahun anggaran 2025.
“Bisa digunakan untuk lumbung ketahanan pangan. Lahan seluas 3.000 hektar itu belum dimanfaatkan karena terendam air,” katanya di BW Luxury Hotel, Kota Jambi, Kamis 25 April 2024.
Politisi PDI Perjuangan ini sudah meninjau lahan dimaksud. Jika mengandalkan dana APBD memang tidak mampu di-cover. Untuk normalisasi sungainya saja butuh dana 1 triliun rupiah lebih.
Di sisi lain, bila diolah, hasilnya luar biasa. Jika di lahan itu bisa dikelola untuk pertanian padi dengan 3 kali panen setahun, hasilnya mencapai 81.000 ton per tahun, dengan perhitungan 1 hektar menghasilkan 9 ton.
“Itu bisa menjadi salah satu sumber ketahanan pangan di Provinsi Jambi. Ini yang perlu didiskusikan bersama,” ungkapnya.
Musrenbang dipimpin oleh Gubernur Jambi, Al Haris, dihadiri forkopimda dan anggota DPRD Provinsi Jambi, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi.
Hadir pula Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, dan Inspektur Utama Kementerian PPN/ Bappenas serta unsur vertikal lainnya.
Musrenbang ini mengangkat tema akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau di Provinsi Jambi. Dalam musrenbang ini disepakati arah kebijakan pemerintah.
Di akhir musrenbang dilakukan penandatanganan komitmen Rembuk Stunting 2024, dan bebas benturan kepentingan antara legislatif, DPD pelaksana dan penyedia dalam pelaksanaan pokok-pokok pikiran DPRD. | DIA
