JAMBIBRO.COM — Penurunan prevalensi stunting nasional menjadi 19,8 persen pada 2024 dari 21,5 persen di 2023 menjadi sinyal positif perbaikan kualitas gizi masyarakat. Namun, di balik capaian tersebut, ketimpangan antarwilayah masih menjadi persoalan mendasar yang belum teratasi.
Data menunjukkan disparitas yang tajam, dengan Papua Pegunungan mencatat prevalensi sekitar 40 persen, disusul Nusa Tenggara Timur sebesar 37 persen dan Sulawesi Barat sebesar 35,4 persen. Sementara itu, Bali berada pada level terendah di kisaran 8,6–8,7 persen.
Pengamat ekonomi, Noviardi Ferzi, menilai kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan stunting di Indonesia telah bergeser menjadi isu ketimpangan struktural, bukan sekadar masalah kesehatan.
“Penurunan angka nasional memang penting, tetapi tidak cukup. Ketika ada daerah dengan angka hampir lima kali lipat lebih tinggi dari daerah lain, itu artinya intervensi kita belum tepat sasaran,” ujarnya.
Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki potensi besar sebagai instrumen strategis untuk menekan stunting secara signifikan. Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada desain kebijakan yang berbasis wilayah.
“MBG bisa menjadi game changer, tetapi syaratnya satu, harus tepat sasaran. Intervensi tidak boleh seragam. Daerah dengan prevalensi tinggi seperti Papua Pegunungan, NTT, dan Sulawesi Barat harus menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Ia menjelaskan, tantangan di wilayah-wilayah tersebut tidak hanya terkait ketersediaan makanan, tetapi juga menyangkut kemiskinan, keterisolasian, rendahnya akses layanan kesehatan, serta lemahnya rantai distribusi pangan.
“Kalau MBG hanya dimaknai sebagai pembagian makanan, dampaknya akan terbatas. Program ini harus terintegrasi dengan penguatan produksi pangan lokal, perbaikan logistik, serta edukasi gizi masyarakat,” katanya.
Sebaliknya, keberhasilan Bali dalam menekan angka stunting dinilai sebagai bukti bahwa pendekatan terintegrasi mampu memberikan hasil nyata.
“Bali menunjukkan bahwa ketika ekonomi rumah tangga, sanitasi, dan layanan kesehatan berjalan baik, stunting bisa ditekan. Ini yang harus direplikasi, tentu dengan penyesuaian karakteristik daerah,” jelasnya.
Lebih jauh, Noviardi menekankan bahwa keberhasilan MBG akan sangat menentukan kualitas sumber daya manusia Indonesia ke depan, terutama dalam menghadapi bonus demografi.
“Ini bukan sekadar program sosial, tapi investasi jangka panjang. Jika tepat desain dan tepat sasaran, MBG bukan hanya menurunkan stunting, tetapi juga memperkecil ketimpangan dan meningkatkan daya saing bangsa,” pungkasnya. | DIA
