JAMBIBRO.COM — Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi meluruskan kesimpangsiuran informasi mengenai pengadaan kamera pengawas di tingkat Rukun Tetangga (RT).
Melalui dinas komunikasi dan informatika, pihak pemkot memberi klarifikasi resmi menyikapi isu yang berkembang di masyarakat.
Kepala Dinas Kominfo Kota Jambi, Saleh Ridha, menjelaskan peran institusinya sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis dalam program Kampung Bahagia.
Dinas tersebut bertanggung jawab menetapkan standar spesifikasi perangkat, agar selaras dengan program prioritas pemerintah daerah.
“Spesifikasi ini harus ditentukan oleh diskominfo, karena CCTV Kampung Bahagia akan terintegrasi dengan sistem Jambi City Operation Center (JCOC) Pemerintah Kota Jambi yang beroperasional 24 jam,” ujar Saleh Ridha.
Skema penentuan standar teknis ini serupa dengan pengadaan kendaraan roda tiga pada Dinas Lingkungan Hidup untuk operasional pengelolaan sampah.
Pola serupa juga diterapkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam memberikan spesifikasi infrastruktur fisik, seperti drainase atau jalan setapak.
Langkah standarisasi dilakukan demi mengantisipasi potensi kesalahan dalam fase pelaksanaan di lapangan. Kendati demikian, proses pengadaan barang sepenuhnya menjadi ranah wewenang kelompok kerja di tiap RT.
Pemkot Jambi memberi kebebasan bagi pengurus lingkungan yang memiliki pertimbangan berbeda berdasarkan forum warga. Faktor fluktuasi kebutuhan lokal tetap dihargai tinggi dalam mekanisme pengambilan keputusan tersebut.
“Jika ada RT yang hasil musyawarahnya tidak mengadakan CCTV atau spek berbeda, sepenuhnya diserahkan kepada Pokja RT masing-masing,” tegas Saleh Ridha.
Penetapan kriteria perangkat dari pihak dinas murni bertujuan agar kamera yang dibeli dapat terhubung langsung ke pusat data. Sistem integrasi ini akan bermuara pada pusat kendali informasi terpadu milik kominfo.
Mengenai aspek eksekusi belanja, juru bicara pemerintah itu memastikan transparansi penuh bagi lembaga pengelola di tingkat bawah. Setiap kelompok masyarakat bebas memilih mitra penyedia barang yang dinilai paling menguntungkan.
“Saat ini sudah ada 8 penyedia atau vendor yang bekerja sama dengan Pokja Bahagia, silahkan pokja memilih, semakin murah semakin baik asal sesuai spesifikasi dan terintegrasi ke JCOC Pemkot Jambi,” kata Saleh Ridha.
Pernyataan tersebut sekaligus menepis rumor negatif mengenai adanya praktik monopoli usaha dalam proyek pengadaan ini.
Kabar burung yang menyebutkan hanya ada satu perusahaan mampu memenuhi kriteria teknis dipastikan tidak benar.
“Informasi dinas kominfo menyediakan satu vendor itu tidak benar. Kami hanya memberi spesifikasi, yang penting spesifikasi sesuai, sehingga bisa terintegrasi ke sistem di JCOC,” sanggah Saleh Ridha.
Kebijakan strategis ini diambil demi menstimulasi rasa aman serta kenyamanan bagi seluruh lapisan warga setempat.
Jaminan keamanan menjadi krusial mengingat posisi geografis wilayah ini yang bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa.
Pemkot Jambi ingin memastikan iklim yang kondusif bagi setiap pendatang di Tanah Pilih Pusako Betuah. Agenda ini diharapkan mampu mendongkrak reputasi daerah di kancah nasional.
“Di samping ini sebuah program unggulan, juga untuk mewujudkan Kota Jambi sebagai salah satu kota paling aman di Indonesia,” jelas Saleh Ridha.
Persoalan fluktuasi harga perangkat yang sempat mengemuka di ruang publik juga turut mendapat sorotan.
Isu mengenai nominal harga tersebut ditegaskan berada di luar ranah tanggung jawab maupun intervensi Diskominfo Kota Jambi.
“Kami persilahkan penyedia yang bisa memberikan sesuai spesifikasi dan harga lebih murah. Pokja RT bisa membeli dan memilih, semakin murah semakin baik, yang penting spesifikasinya masuk,” kata Saleh Ridha.
Berdasarkan kompilasi data resmi, terdapat delapan badan usaha yang kualifikasinya dinyatakan memenuhi standar teknologi dari instansi terkait.
Daftar mitra tersebut meliputi Kobadiyan, Alva Media, Ja Star, CV Pandawa Media Solusindo, Tennet Cipta Persada, CV Duta Computer, CV Lababil, dan Angkasa Jaya CCTV.
Kehadiran opsi yang beragam ini diharapkan dapat mempermudah kerja panitia lokal dalam menentukan pilihan.
Program Kampung Bahagia sendiri merupakan pilar visi strategis yang diusung oleh duet kepemimpinan Wali Kota Maulana dan Diza Hazra Aljosha.
Pengurus wilayah diberi mandat penuh untuk mengurusi pemanfaatan dana stimulan yang diturunkan lewat kelompok kerja.
Prioritas utama pemanfaatan anggaran dialokasikan untuk pemenuhan fasilitas keamanan lingkungan secara swadaya. Melalui skema itu, masyarakat dihara terlibat aktif dalam mitigasi risiko gangguan ketertiban.
Untuk periode tahun berjalan ini, proyeksi pemasangan ditargetkan mampu menjangkau sekitar 1.600 titik di seluruh wilayah administratif setempat.
Seluruh perangkat kamera pengawas yang terpasang nantinya terkoneksi langsung ke subsistem Jambi City Operation Center.
Sinergi teknologi informasi ini dirancang agar aparat penegak hukum, kepolisian, pamong setempat, hingga warga sipil dapat memantau wilayah secara aktual.
Respons cepat diharapkan dapat segera diambil jika sewaktu-waktu terjadi dinamika situasi yang darurat atau tidak diinginkan. | DOD
