Home / Rilis

Kamis, 19 Juni 2025 - 19:51 WIB

Diawali Pembekuan Kegiatan Usaha, OJK Akhirnya Cabut Izin Usaha PT Sarana Sulteng Ventura

JAMBIBRO.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Sarana Sulteng Ventura (SSTV), beralamat di Jalan Juanda Nomor 6, Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Pencabutan izin usaha ditetapkan melalui Surat Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-22/D.06/2025 tanggal 16 Juni 2025.

Tindakan tegas dilakukan, karena PT SSTV tidak memenuhi ketentuan mengenai ekuitas minimum hingga tanggal jatuh tempo sanksi pembekuan kegiatan usaha berakhir.

Sebelum keputusan pencabutan izin usaha, PT SSTV dikenakan sanksi administratif, berupa pembekuan kegiatan usaha atas pelanggaran ketentuan terkait ekuitas minimum.

OJK telah memberi waktu cukup kepada PT SSTV, untuk melaksanakan langkah-langkah strategis, guna pemenuhan ketentuan ekuitas minimum, sebagaimana tertuang dalam rencana pemenuhan.

Baca Juga  OJK Terbitkan POJK Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Bulion

Namun, sampai batas waktu yang disetujui, tidak terdapat penyelesaian permasalahan atas pemenuhan ketentuan ekuitas minimum itu.

Sesuai ketentuan pasal 33 ayat (2) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2015, tentang penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura, juncto pasal 116 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2023, tentang penyelenggaraan usaha perusahaan modal ventura dan perusahaan modal ventura syariah, pasal 119 ayat (13) POJK 25/2023, pasal 143 POJK 25/2023, dan pasal 144 POJK 25/2023, maka PT SSTV dikenakan sanksi pencabutan izin usaha.

Tindakan pengawasan yang dilakukan OJK, termasuk pencabutan izin usaha PT SSTV, dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundangan secara konsisten dan tegas, untuk menciptakan industri modal ventura yang sehat dan terpercaya.

Baca Juga  OJK Terbitkan Aturan Baru tentang Rahasia Bank

Dengan dicabutnya izin usahanya, PT SSTV dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang perusahaan modal ventura. Perusahaan itu diwajibkan menyelesaikan hak dan kewajiban, sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Menyelesaikan hak dan kewajiban debitur, kreditur dan/atau pihak lainnya;

2. Menyelenggarakan rapat umum pemegang saham paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal dicabutnya izin usaha, untuk memutuskan pembubaran badan hukum PT SSTV, serta membentuk tim likuidasi;

3. Memberikan informasi secara jelas kepada debitur, kreditur dan/atau pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban;

Baca Juga  Pasar Modal Indonesia Tumbuh di Tengah Dinamika Global

4. Menunjuk penanggung jawab dan pegawai yang bertugas sebagai gugus tugas dan pusat layanan, untuk melayani kepentingan debitur dan masyarakat sampai terbentuk tim likuidasi dan harus dilaporkan kepada OJK paling lambat lima hari kerja sejak pemberitahuan pencabutan izin usaha dari OJK;

Terkait hal ini, debitur/masyarakat dapat menghubungi PT SSTV pada nomor telepon dan Whatsapp: 081341155118, email: paluventura@yahoo.com dan alamat: Jalan Juanda Nomor 6, Lolu Utara, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, Sulawesi Tengah 94112.

5. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Selain itu, PT SSTV dilarang menggunakan kata ventura atau ventura syariah dalam nama perusahaan. ***

Share :

Baca Juga

Rilis

Fokal IMM Dukung Penuh Asta Cita Presiden Prabowo Subianto

Rilis

Kolaborasi untuk Inklusi: Pemerintah dan OJK Bersatu Perluas Akses Keuangan Daerah

Rilis

DPD Keluarga Cendekiawan Buddhis Indonesia Provinsi Jambi Dilantik

Rilis

Modus Penghimpunan Dana Ilegal, Dua Tersangka Diproses Hukum

Rilis

Indonesia Anti-Scam Centre Kembalikan Rp161 Miliar Dana Korban

Rilis

User Baru PINTU Dorong Kenaikan Volume Trading Kategori Token DEX Hampir 500%

Rilis

Kunker ke DKI, DPRD Provinsi Jambi Soroti Inspektorat

Rilis

Pentingnya Kolaborasi dengan Media Massa Perkuat Literasi Keuangan Masyarakat