JAMBIBRO.COM — Dunia komunikasi publik saat ini sedang mengalami transformasi masif, akibat pesatnya perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI). Inovasi teknologi ini menawarkan efisiensi kerja yang tinggi, sekaligus membawa ancaman baru yang wajib diwaspadai.
Pernyataan tersebut dipaparkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Provinsi Jambi, Ariansyah, Senin 8 Juni 2026. Ariansyah hadir sebagai pembicara utama dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Humas Siginjai Sakti Wira Bhakti, di Lantai III Mapolda Jambi.
Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran Bidang Humas Polda Jambi, mulai dari kepala bidang, para kepala subbidang, staf, hingga PPID Polda Jambi. Selain itu, para kasi humas polres dan polresta, kapolsek, serta kanit humas di seluruh wilayah Provinsi Jambi turut menyimak jalannya acara secara virtual.
Ariansyah memaparkan, teknologi AI kini jamak diaplikasikan untuk menyokong performa kerja kehumasan modern. Perangkat pintar tersebut mampu melacak isu media secara otomatis, menganalisis sentimen publik, merancang draf konten, hingga memetakan tren perbincangan netizen.
Ariansyah menyatakan, AI meningkatkan efisiensi kerja humas, khususnya dalam pengolahan data dan analisis informasi berskala besar. Namun, penggunaan AI tetap memiliki batasan. Setiap keputusan strategis, proses verifikasi informasi, dan publikasi akhir harus tetap berada di bawah kendali sumber daya manusia yang kompeten.
Ia menguraikan, pola masyarakat dalam mengonsumsi berita telah bergeser drastis di era digital. Publik kini lebih memilih tayangan visual dan video berdurasi pendek yang dapat diakses secara instan.
Dampak dari fenomena tersebut mengubah karakter audiens menjadi sangat aktif dalam memberikan umpan balik secara kilat. Situasi ini menuntut setiap lembaga negara untuk memprioritaskan transparansi, keterbukaan, serta kecepatan dalam merespons publik.
Kondisi ruang siber pada tahun 2026 ini juga diprediksi kian rumit dengan kemunculan berbagai gangguan informasi digital. Praktik disinformasi, misinformasi, malinformasi, hingga manipulasi video berbasis deepfake disinyalir menjadi tantangan terberat bagi praktisi humas.
Guna menangkal potensi kerawanan tersebut, strategi manajemen media yang tertata rapi mutlak diperlukan oleh instansi kepolisian. Alur kerja yang sistematis harus diterapkan mulai dari pemantauan isu, pemetaan masalah, pembinaan hubungan pers, pelibatan publik, hingga evaluasi berkala.
Langkah taktis juga harus disiapkan dalam menghadapi situasi krisis komunikasi agar tidak bola liar di masyarakat tidak membesar. Prosedur standar meliputi deteksi dini, validasi data, perumusan pesan utama, penunjukan juru bicara, rilis pers, hingga pemantauan pasca-publikasi wajib dijalankan secara ketat.
Pada akhir paparannya, Ariansyah mengingatkan bahwa fungsi utama komunikasi publik adalah sebagai motor penggerak dan pendukung program pembangunan. Strategi komunikasi yang jitu akan memudahkan instansi dalam mengedukasi masyarakat mengenai esensi dan dampak positif dari kebijakan yang diambil.
Ariansyah memungkasi, narasi pembangunan berfungsi untuk menjelaskan tujuan kebijakan, manfaat yang diperoleh masyarakat, dampak strategis yang dihasilkan, serta capaian nyata yang telah diraih pemerintah. | DKI
