Rapat koordinasi analisis kebijakan penanggulangan karhutla di Provinsi Jambi, di Hotel BW Luxury, Kota Jambi, Kamis, 25 Juli 2024 | sob/dia
JAMBIBRO.COM – Pemerintah Provinsi Jambi berterima kasih kepada pemerintah pusat yang dijadikan sebagai daerah percontohan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia.
Terima kasih itu disampaikan Wakil Gubernur Jambi, Abdullah Sani, saat Rapat Koordinasi Analisis Kebijakan Penanggulangan Karhutla di Provinsi Jambi, di Hotel BW Luxury, Kota Jambi, Kamis, 25 Juli 2024.
“Atas nama Gubernur Jambi, saya ucapkan terima kasih atas kolaborasi semua pihak dalam mengatasi karhutla di Provinsi Jambi, guna melindungi masyarakat Provinsi Jambi,” ujar Sani.
Pemprov Jambi tahun sebelumnya berhasil mencegah karhutla. Dari situlah pemerintah pusat menjadikan Provinsi Jambi sebagai pilot project penanggulangan karhutla.
Upaya pencegahan sekaligus pengendalian karhutla di Provinsi Jambi dilakukan secara komprehensif. Jambi dijadikan proyek percontohan pengendalian karhutla karena berhasil menekan luas kebakaran hutan dan lahan.
Provinsi Jambi ditutupi lebih dari 2 juta hektar atau 43% kawasan hutan, sesuai SK Menteri LHK Nomor 6613 Tahun 2021 tentang Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan sampai tahun 2020 Provinsi Jambi.
Tutupan lahan gambut Provinsi Jambi seluas 852 hektar lebih, tersebar di empat kabupaten, yaitu Tanjungjabung Barat, Tanjungjabung Timur, Muarojambi dan Sarolangun.
Sebagian besar wilayah di Provinsi Jambi sangat rawan karhutla. Titik panas (hotspot) muncul sepanjang tahun, dan tersebar merata di 11 kabupaten/kota. Pada 2023 terdapat 4.157 titik, terbanyak di Tanjungjabung Barat (885 titik) dan Batanghari (863 titik).
“Sampai 30 November 2023, tercatat 1.414,89 hektar hutan dan lahan terbakar. Kejadiannya di sembilan kabupaten/kota, dengan jumlah terbanyak di Sarolangun (202 kejadian),” ungkap Sani.
Abdullah Sani menghimbau seluruh elemen agar saling berkoordinasi dan bekerja sama menangani karhutla. Tetap siaga dan waspada. Lakukan upaya antisipasi sedini mungkin.
Penanggulangan karhutla pada 2023 dilakukan berbagai kegiatan. Antara lain membuka 59 posko terpadu satgas karhutla di enam kabupaten.
Posko-posko itu beroperasi selama empat bulan dengan pendanaan dari APBD Provinsi Jambi dan dunia usaha perusahaan perkebunan atau kehutanan penanggung jawab posko.
“Selain itu juga melibatkan multi stakeholders, seperti BPBD, Manggala Agni, TNI, Polri, instansi terkait dan masyarakat,” ujar Sani.
Pemprov Jambi mencanangkan berbagai program pencegahan karhutla. Diantaranya pengendalian dan penanggulangan karhutla, pengelolaan tahura (taman hutan rakyat), pembinaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan bencana alam, dampak lingkungan dan percontohan penerapan PLTB (Pembukaan Lahan Tanpa Bakar).
Asisten Deputi 4/V Kamtibmas Kemenko Polhukam, Brigjen TNI Desman Sujaya Tarigan menyebut, keberhasilan Jambi menanggulangi karhutla menjadi perhatian. Jambi dipersiapkan menjadi wilayah percontohan.
“Sistem koordinasi dan penanggulangan karhutla di Jambi sangat baik. Daerah lain akan belajar masalah karhutla ke Jambi, agar karhutla di Indonesia dapat ditangani lebih baik,” katanya.
Dalam penanggulangan karhutla, Desman menekankan beberapa kewajiban daerah, seperti menyusun peraturan daerah, mengoptimalkan peran BPBD sebagai koordinator, dan penyiapan dana operasional. | DIA
