Gubernur Jambi, Al Haris
JAMBIBRO.COM – Gubernur Jambi, Al Haris, menyampaikan usulan petani yang minta penambahan kuota peremajaan perkebunan kelapa sawit rakyat. Usulan ditujukan ke Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI.
Usulan itu disampaikan Al Haris pada acara Workshop Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) DPD I Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (ASPEKPIR) Jambi, di Hotel BW Luxury, Kota Jambi, Rabu, 6 Maret 2024.
Al Haris menjelaskan, sejak 2017 sampai sekarang peremajaan sawit rakyat yang dilakukan sudah 23.000 hektar. Tahun ini dialokasikan lagi 15.000 hektar.
Luas peremajaan tersebut dinilai masih kurang. Sejumlah petani sawit di Kabupaten Tanjungjabung Timur minta penambahan lagi sekitar 2.000 hektar.
“Mohon Pak Dirjen bisa menambah lagi untuk Tanjungjabung Timur,” kata Haris.
Komoditas sawit merupakan salah satu unggulan yang memiliki peran strategis bagi pembangunan nasional. Jambi salah satu penyumbang utamanya.
Berdasarkan data statistik, luas areal perkebunan rakyat untuk tanaman sawit di Provinsi Jambi pada 2022 mencapai 115.290 hektar. Luas itu meningkat pada 2023 menjadi 115.318 hektar.
“Ini dipengaruhi tingginya kontribusi komoditas sawit dan meningkatnya kinerja ekspor, baik CPO maupun produk turunannya, seperti biodiesel dan oleochemical,” ungkap Haris.
Al Haris minta PTPN VI (Palm Cou) membangun hubungan emosional dengan Koperasi Unit Desa (KUD). Di Provinsi Jambi terdapat 22 KUD yang berjalan sangat baik, namun kini tinggal 4 KUD saja.
Menurut Al Haris, kondisi itu perlu dibenahi kembali, terutama pola kerja sama yang membangun hubungan tidak harmonis dengan petani.
“Saya berharap kedepan disambungkan kembali. PTPN VI adalah badan usaha milik bangsa yang harus dijaga bersama,” katanya.
Terkait workshop, Al Haris berharap dapat memberi pencerahan, sekaligus langkah konkrit mendukung sektor perkebunan dan berdampak terhadap meningkatnya kesejahteraan para petani PIR di Jambi.
Ketua Umum DPP Aspekpir, Setiyono menyebut, peserta bimbingan teknis ini berasal dari Provinsi Jambi dan Sumatra Barat. Peserta yang hadir sangat bersemangat ingin mendapatkan ilmu mengenai kelapa sawit.
Sementara itu, Direktur Utama PTPN VI (Palm Cou), Jatmiko K Santoso mengatakan, program peremajaan sawit rakyat (PSR) dengan pola kemitraan diatur dalam Permentan Nomor 3 Tahun 2022. Pelaksanaannya telah melewati berbagai proses. | DIA
Editor : Doddi Irawan
