JAMBIBRO.COM – Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM) yang digagas Wali Kota Jambi, Maulana, dinilai sebagai salah satu terobosan paling progresif dalam reformasi pengelolaan sampah perkotaan.
Kendati demikian, cetak biru yang apik ini rawan menjadi bumerang jika kesiapan di lapangan kalah cepat dengan syahwat mengejar target.
Pandangan kritis tersebut disampaikan oleh pengamat ekonomi dan perkotaan, Noviardi Ferzi, Kamis (2/7/2026). Ia menyoroti ambisi besar Pemerintah Kota Jambi yang membidik sekitar 250 ribu rumah tangga untuk masuk dalam ekosistem OPBM.
Demi menyokong target raksasa tersebut, Pemkot Jambi sebenarnya telah menyiapkan infrastruktur penunjang. Mulai dari pengadaan gerobak motor (bentor) untuk menjemput sampah dari pintu ke pintu, pembangunan dan revitalisasi depo transfer, hingga modernisasi armada pengangkut menuju TPA Talang Gulo yang kini dipasangi sistem Global Positioning System (GPS) demi meminimalkan fraud layanan.
”Secara konsep, ini lompatan besar. Kita sedang bergeser dari pola kuno ‘kumpul-angkut-buang’ menuju pengelolaan sampah langsung dari sumbernya. Kalau konsisten, OPBM Kota Jambi ini sangat layak jadi percontohan nasional,” kata Noviardi.
Namun, ia memberi catatan merah pada fase transisi yang sedang berjalan. Pemkot terkesan terburu-buru menutup sejumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) liar maupun resmi, tanpa memastikan depo transfer dan jaringan pelayanan bentor di wilayah tersebut sudah siap 100 persen. Akibatnya, riak keluhan dari masyarakat tak terhindarkan.
”Reformasi pelayanan publik itu ada tahapannya, tidak bisa instan. Jangan sampai fasilitas lama sudah digembok, tapi sistem barunya belum siap jalan. Akhirnya masyarakat yang bingung dan dikorbankan menanggung beban transisi ini,” kritik Noviardi lugas.
Selain urusan fisik infrastruktur, Noviardi menilai Pemkot Jambi masih kedodoran dalam urusan komunikasi publik. Fakta di lapangan menunjukkan banyak warga yang masih rancu membedakan antara iuran OPBM dengan retribusi sampah konvensional yang selama ini mereka bayar.
”Kalau edukasinya minim, masyarakat pasti antipati. Pemerintah harus blak-blakan menjelaskan: uang yang ditarik dari warga itu larinya ke mana, dan kontras perbaikan layanannya seperti apa. Transparansi tarif itu harga mati untuk meredam resistensi,” tegasnya.
Meski mengkritik, Noviardi mengapresiasi formula subsidi silang yang diterapkan Pemkot Jambi—di mana pelaku usaha dan warga bermampu membayar lebih, sementara warga prasejahtera dibebaskan dari biaya.
”Formulanya sudah mencerminkan keadilan sosial. Tapi ingat, kuncinya ada di akurasi data. Jangan sampai salah sasaran, dan jangan sampai muncul persepsi ada dana yang menguap tanpa pertanggungjawaban yang jelas,” cetusnya.
Noviardi mengingatkan, esensi dari OPBM bukan sekadar pamer kemewahan fasilitas, seperti berapa banyak bentor yang dibeli atau seberapa canggih teknologi GPS yang dipasang pada truk sampah. Tantangan terberatnya adalah mengubah mentalitas masyarakat agar mau memilah sampah dari dapur mereka sendiri.
Untuk mendukung hal itu, ia menyarankan Pemkot Jambi segera merilis sistem pengaduan daring yang responsif, membuka akses pantauan armada real-time kepada publik, serta membeberkan rapor kinerja pelayanan secara berkala.
”Keberhasilan OPBM itu indikatornya sederhana: lingkungan makin bersih, sampah diangkut tepat waktu, warga puas, dan volume sampah yang menumpuk di TPA Talang Gulo berkurang drastis. Kalau itu semua belum tercapai, artinya kita baru berhasil beli alat, belum berhasil reformasi,” pungkasnya. | DOD
