Home / Reportase

Jumat, 20 Februari 2026 - 17:29 WIB

Bupati Bambang Bayu Suseno Dorong Regulasi Penguatan BUMD

Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno (BBS), menghadiri kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI di Provinsi Jambi, Jumat | dki-mj

Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno (BBS), menghadiri kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI di Provinsi Jambi, Jumat | dki-mj

JAMBIBRO.COM — Bupati Muaro Jambi, Bambang Bayu Suseno (BBS), menghadiri kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI di Provinsi Jambi, Jumat 20 Februari 2026.

Pertemuan berlangsung dengan agenda membahas pengawasan BUMD, tata ruang, serta penanganan konflik agraria.

Rombongan Komisi II dipimpin Wakil Ketua Dede Yusuf, dihadiri anggota Taufan Pawe dan Azis Subekti. Kehadiran mereka disambut Gubernur Jambi Al Haris, jajaran Bank Jambi, Sekda Provinsi Jambi, serta para bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi.

Bupati Bambang Bayu Suseno menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut. Ia menilai momentum ini penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan pusat.

Baca Juga  Bantuan Tunai dan Logistik Disalurkan untuk Korban Kebakaran Kasang Pudak

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, menyampaikan bahwa pihaknya sedang merencanakan penyusunan Undang-Undang tentang BUMD. Regulasi ini diharapkan memperkuat manajerial dan tata kelola BUMD agar lebih profesional.

Ia menekankan pentingnya transparansi dan kinerja berbasis hasil dalam pengelolaan BUMD. Selain itu, peran bank daerah juga disoroti sebagai pendukung pembiayaan UMKM.

Dede mengingatkan agar pengelolaan BUMD tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. BUMD tidak boleh terpengaruh kepentingan non profesional yang dapat mengganggu kinerja.

Baca Juga  BBS dan Junaidi Mahir Resmi Pimpin Kabupaten Muarojambi

Berdasarkan paparan Kementerian Dalam Negeri, dari sekitar 1.200 BUMD di Indonesia, kurang dari 40 persen dinilai sehat. Sekitar 25 persen berada dalam kondisi baik, sementara sisanya masih menghadapi tantangan besar.

Bupati Bambang Bayu Suseno berharap kunjungan ini tidak hanya memperkuat fungsi pengawasan. Ia menekankan perlunya dorongan peningkatan tata kelola BUMD yang lebih profesional dan berorientasi pada peningkatan PAD.

Menurutnya, tantangan utama yang dihadapi daerah adalah penguatan sumber daya manusia dan dukungan regulasi. Karena itu, ia mengusulkan agar RUU BUMD memuat ketentuan mandatori terkait permodalan dan keberpihakan kepada BUMD.

Baca Juga  Dari Pulau Kayu Aro BBS Pantau Banjir di Pematang Jering

Pemerintah daerah juga berharap adanya skema insentif bagi perusahaan besar di daerah. Insentif tersebut diharapkan dapat memperkuat peran BUMD dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal.

“Sinergi antara pusat dan daerah harus terus diperkuat agar aspirasi masyarakat Muaro Jambi dapat menjadi prioritas dalam pembahasan program dan penganggaran di tingkat nasional,” kata BBS. | DIA

 

Share :

Baca Juga

Reportase

Muslimin Tanja Tegaskan Komitmen Jaga Ideologi Bangsa

Reportase

Diza Turun ke Sejumlah Tempat Pembuangan Sampah

Reportase

Pemprov Jambi Terus Dorong Pengusaha Tambang Batu Bara Selesaikan Jalan Khusus

Reportase

Menuju Universal Coverage, 3.000 Pekerja Rentan Kota Jambi Dapat Jaminan Sosial

Reportase

Wali Kota Jambi Pastikan Penanganan Drainase Rawan Banjir

Reportase

Korem 042 Dukung Penuh Program Makan Bergizi

Reportase

Pengamat Ekonomi Dr. Noviardi Ferzi Soroti Resiko Asumsi APBD Ketika Tak Akurat

Reportase

Polda Jambi Ungkap Peredaran BBM Ilegal, Sita Ribuan Liter Solar Hasil Olahan