JAMBIBRO.COM — PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Regional 2 Jambi menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jambi. Kedua Lembaga itu menandatangani perjanjian kerja sama penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
Penandatanganan dilakukan Selasa 24 Juni 2025, di kantor Kejati Jambi, sebagai upaya memperkuat sinergi penanganan hukum dan tata kelola perusahaan yang akuntabel.
Acara penandatanganan dihadiri General Manager Pelindo Jambi, Ahmad Fahmi, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Hermon Dekristo, serta Executive Director Regional 2 Pelindo, Drajat Sulistyo.
Ahmad Fahmi menyampaikan, perjanjian kerja sama ini merupakan kelanjutan kerja sama nasional antara Pelindo dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, sebagai bagian dari transformasi korporasi sejak Oktober 2021.
“Kami menyambut baik kerja sama ini sebagai bagian dari komitmen Pelindo dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang bersih dan profesional. Kejaksaan dapat menjadi mitra strategis kami, terutama dalam pendampingan hukum dan penyelesaian piutang macet dengan mitra usaha,” ujar Fahmi.
Fahmi berharap kerja sama ini mendukung tiga hal utama, yakni pencegahan penyalahgunaan wewenang, edukasi hukum bagi karyawan, serta percepatan penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan operasional pelabuhan.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Hermon Dekristo, menegaskan bahwa perjanjian kerja sama ini tidak hanya sebatas pemenuhan administratif. Ia berharap ada implementasi konkret dalam pendampingan dan penanganan hukum ke depannya.
“Kami berharap perjanjian kerja sama ini tidak hanya menjadi dokumen simbolis, tapi benar-benar ditindaklanjuti melalui kerja sama nyata di lapangan. Kejaksaan siap menjadi mitra aktif dalam mendukung transparansi dan integritas pengelolaan BUMN, khususnya di wilayah Jambi,” ungkap Hermon.
Kerja sama ini diharapkan menjadi fondasi awal dalam memperkuat hubungan antara Pelindo dan Kejati Jambi dalam jangka panjang, terutama menciptakan iklim usaha yang bersih, adil, dan sesuai prinsip hukum yang berlaku.
Penandatanganan perjanjian kerja sama diakhiri dengan sesi foto Bersama. Komitmen kedua belah pihak akan terus menjaga komunikasi yang konstruktif dalam mendukung pembangunan daerah melalui pengelolaan pelabuhan yang aman secara hukum dan profesional secara operasional. | PR
