JAMBIBRO.COM — Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kembali ditunjukkan melalui kolaborasi strategis bersama BPJS Ketenagakerjaan.
Kali ini perlindungan menyasar unsur masyarakat adat melalui kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang diperuntukkan bagi para ketua lembaga adat kelurahan dan ketua badan musyawarah adat RT se-Kota Jambi.
Kegiatan berlangsung dua hari, 23—24 Juni 2025, di aula Lembaga Adat Melayu (LAM) Kota Jambi. Bimtek dibuka oleh Wali Kota Jambi, Dr Maulana.
Hadir dalam kegiatan tersebut anggota Komisi IX DPR RI Daerah Pemilihan Jambi, Hasan Basri Agus; Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, Hendra Elvian; serta para tokoh adat dan perangkat kelurahan dari seluruh wilayah Kota Jambi.
Wali Kota Jambi, Maulana, menyampaikan bahwa keberadaan lembaga adat merupakan bagian penting dari struktur sosial kemasyarakatan yang perlu dilindungi secara menyeluruh, termasuk aspek perlindungan kerja dan sosial.
Maulana menegaskan, selama ini beberapa unsur, seperti ketua RT dan petugas syara’, sudah lebih dahulu mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan melalui anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Kota Jambi.
Namun, untuk anggota LAM yang bukan bagian dari dua kategori tersebut, pendataan dan perluasan kepesertaan segera dilakukan.
“Kami akan data ulang anggota LAM yang belum tercakup dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Untuk mereka nanti akan dianggarkan melalui APBD Kota Jambi. Negara harus hadir memberi perlindungan. Ini bentuk perhatian dan pengakuan atas peran penting lembaga adat,” ujar Maulana.
Para ketua lembaga adat se-Kota Jambi mengikuti bimtek tentang BPJS Ketenagakerjaan | pr
Pada kesempatan yang sama diserahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara simbolis kepada perwakilan ketua lembaga adat.
Simbolisasi ini menjadi penanda bahwa program perlindungan ketenagakerjaan kini mulai menyasar lapisan masyarakat nonformal, termasuk struktur adat yang selama ini belum sepenuhnya terfasilitasi.
Anggota DPR RI Dapil Jambi, Hasan Basri Agus, menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif tersebut. Ia menilai penguatan jaminan sosial bagi tokoh adat dan masyarakat nonformal lainnya harus menjadi prioritas.
“Mereka mereka memiliki peran yang tidak kalah strategis dalam menjaga harmoni sosial dan budaya lokal,” kata Gubernur Jambi 2010—2015 itu.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi, Hendra Elvian, menjelaskan bahwa hingga saat ini baru 13 orang dari unsur lembaga adat di Kota Jambi yang menjadi peserta aktif dan membayar iuran secara mandiri.
Dikatakan, angka tersebut dinilai masih sangat rendah, mengingat jumlah anggota lembaga adat di Kota Jambi mencapai ratusan orang.
“Dengan kegiatan bimtek ini kami ingin membangun kesadaran kolektif, siapapun yang bekerja dan memiliki risiko sosial, termasuk tokoh adat, berhak mendapatkan perlindungan. Kami siap mendampingi proses pendataan dan integrasi peserta baru ke dalam sistem,” ujar Hendra.
Hendra menambahkan, BPJS Ketenagakerjaan menawarkan skema perlindungan yang fleksibel dan terjangkau, mulai dari hanya Rp16.800 per bulan untuk dua program dasar, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
“Skema ini sangat cocok bagi pekerja informal maupun tokoh masyarakat yang tidak memiliki penghasilan tetap,” katanya.
Kegiatan bimtek ini tidak hanya menjadi ajang sosialisasi program, namun juga forum diskusi terbuka antara BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, dan tokoh adat untuk merumuskan strategi perlindungan yang lebih menyeluruh.
Peserta bimtek pun menyambut positif inisiatif ini. Mereka menyampaikan harapan agar program ini benar-benar direalisasikan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Penyelenggaraan bimtek dan penyerahan kartu ini menjadi salah satu langkah konkret Pemkot Jambi mewujudkan kota yang inklusif dan berkeadilan sosial.
“Melalui perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diperluas hingga ke struktur masyarakat adat, diharapkan terbangun ketahanan sosial yang lebih kuat dan berkelanjutan di tengah dinamika pembangunan perkotaan,” jelas Hendra. | PR
