JAMBIBRO.COM — Ketua Dewan Audit Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Sophia Wattimena, menekankan pentingnya penerapan governansi atau tata kelola yang baik, sebagai pondasi utama mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sophia mengatakan, berdasarkan data Worldatlas.com 2025 dan transparancy.org 2024, semakin tinggi tingkat integritas suatu negara, semakin pesat pula kemajuan pembangunannya.
Penekanan itu disampaikan Sophia pada acara Governansi Insight Forum bertema “Bersama OJK Membangun Sektor Jasa Keuangan Berintegritas”, di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Selasa 17 Juni 2025.
Forum ini diikuti 550 peserta secara hybrid, terdiri dari Lembaga Jasa Keuangan, perwakilan pemerintah daerah, akademisi, dan para pemangku kepentingan di wilayah Kalimantan Selatan dan sekitarnya.
Sophia mengatakan, untuk memperkuat governansi, OJK menerbitkan Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2024 tentang Penerapan Strategi Anti-Fraud, sebagai pedoman wajib bagi seluruh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) guna memperkuat ketahanan sistem keuangan dari risiko kecurangan secara proaktif dan berkelanjutan.
“Diharapkan dengan berlaku dan diimplementasikannya POJK ini, kepercayaan masyarakat terjaga terhadap sektor jasa keuangan. Kami juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama membangun sektor jasa keuangan berintegritas, demi menjaga ketahanan ekonomi dan mencapai visi nasional dan daerah ke depan,” kata Sophia.
Sophia menyampaikan, penguatan tata kelola dalam mendukung program Survei Penilaian Integritas KPK juga diterapkan dalam internal OJK, dengan menjadikan Survei Penilaian Integritas sebagai indeks penilaian kinerja organisasi.
Kegiatan ini dihadiri Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kalimantan Selatan Ahmad Bagiawan, Kepala Departemen Penegakan Integritas dan Audit Khusus OJK Siswani Wisudati, Bupati Hulu Sungai Utara Sahrujani, Pj Wali Kota Banjarbaru Subhan Nor Yaumil, Plt Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Andriyanto, Inspektur Bidang Investigasi Kementerian Keuangan Peter Umar, serta Kepala OJK Kalimantan Selatan Agus Maiyo.
Gubernur Kalimantan Selatan diwakili Asisten Administrasi Umum, Ahmad Bagiawan, menyambut baik penyelenggaraan kegiatan ini. Dia optimis kolaborasi yang kuat dan semangat kebersamaan OJK dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mewujudkan sektor jasa keuangan berintegritas tinggi dan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan
Forum ini juga menghadirkan narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Selatan, dan Inspektorat Kementerian Keuangan (Kemenkeu), untuk memberikan wawasan dan perspektif strategis mengenai integritas, penguatan tata kelola, dan anti korupsi.
Kepala Departemen Penegakan Integritas dan Audit Khusus OJK, Siswani Wisudati, menyampaikan komitmen OJK menegakan integritas di sisi internal OJK dan Sektor Jasa Keuangan. Salah satunya melalui implementasi ketentuan internal strategi anti kecurangan OJK dan POJK tentang Strategi Anti-Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan.
Governansi Insight Forum ini diharapkan menyatukan visi dan memperkuat sinergi seluruh pemangku kepentingan, untuk meningkatkan perbaikan pada tata kelola, menegakkan integritas, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata di seluruh daerah di Indonesia. | PR
