JAMBIBRO.COM — Merujuk rilis Indeks Harga Konsumen (IHK) Badan Pusat Statistik (BPS), secara bulanan inflasi Provinsi Jambi pada Maret 2025 mengalami inflasi 1,13% (mtm), tidak setinggi inflasi nasional yang tercatat 1,65% (mtm.
Secara tahunan, Provinsi Jambi tercatat mengalami inflasi 0,32% (yoy). Secara bulanan inflasi IHK Maret 2025 utamanya disumbang oleh tarif listrik dengan andil 0,92%, bawang merah 0,07%, kopi bubuk 0,06%, bayam 0,06% dan kangkung 0,05%.
Inflasi pada tarif listrik disebabkan normalisasi harga pasca berakhirnya insentif pemerintah berupa diskon tarif listrik 50% untuk pelanggan rumah tangga PLN dengan daya 2.200 VA ke bawah yang diberikan pada periode Januari – Februari 2025.
“Komoditas tarif listrik sesuai SBH Provinsi Jambi tahun 2022 memiliki bobot 4,11%, atau bobot terbesar kedua setelah komoditas bensin (4,52%),” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Warsono, Senin 21 April 2025.
Selanjutnya, peningkatan harga bawang merah diindikasi oleh peningkatan permintaan dari masyarakat terhadap komoditas seiring dengan momen HBKN Idul Fitri.
Untuk peningkatan harga kopi bubuk diindikasi oleh terbatasnya pasokan biji kopi Arabika Kerinci untuk kebutuhan ekspor, dan meningkatnya permintaan dari masyarakat terhadap komoditas sebagai buah tangan pada momen HBKN Idul Fitri.
Kemudian, peningkatan harga bayam dan kangkung diindikasi oleh peningkatan permintaan di wilayah Kota Jambi dan Kabupaten Bungo, serta keterbatasan pasokan selama momen HBKN.
Di sisi lain, inflasi bulanan yang lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga pada komoditas cabai merah, angkutan udara, cabai rawit, cabai hijau dan kacang panjang.
Penurunan harga cabai merah, cabai rawit, dan cabai hijau diindikasi oleh melimpahnya pasokan cabai lokal di wilayah Provinsi Jambi, terutama dari Kabupaten Kerinci beberapa hari sebelum Idul Fitri.
Penurunan harga angkutan udara yang didorong oleh kebijakan subsidi yang diberikan pemerintah terhadap sebagian PPN untuk tiket pesawat udara kelas ekonomi domestik selama momen Idul Fitri.
Penurunan harga kacang panjang diindikasi oleh melimpahnya pasokan komoditas hasil panen di wilayah Kabupaten Bungo.
Secara tahunan, berdasarkan komoditasnya inflasi Provinsi Jambi pada Februari 2025 utamanya disumbang emas perhiasan (andil 0,35%), minyak goreng (0,20%), kopi bubuk (0,16%), bawang merah (0,12%), dan ikan nila (0,11%).
Rincian perkembangan inflasi di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:
Inflasi Kota Jambi, bulanan 1,14% (mtm), tahun berjalan -0,02% (ytd), tahunan -0,07% (yoy)
Tarif listrik menjadi komoditas penyumbang inflasi utama dengan andil 0,99%. Diikuti bawang merah (0,10%), bayam (0,07%), kangkung (0,06%) dan ikan dencis (0,06%).
Di sisi lain, inflasi lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga cabai merah (andil -0,25%), angkutan udara (-0,06%), ikan nila (-0,04%), kacang panjang (-0,03%).
Inflasi Kabupaten Bungo, bulanan 2,16% (mtm), tahun berjalan 1,26% (ytd) dan tahunan 1,80% (yoy).
Di Kabupaten Bungo, tarif listrik merupakan komoditas penyumbang inflasi dengan andil 1,39%. Diikuti tarif air minum PAM (andil 0,38%), kangkung (0,13%), emas perhiasan (0,12%) dan santan segar (0,11%).
Namun, inflasi lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga cabai merah (-0,32%), cabai rawit (-0,08%), angkutan udara (-0,03%), ikan nila (-0,01%) dan kacang panjang (-0,01%).
Inflasi Kabupaten Kerinci, bulanan 0,67% (mtm), tahun berjalan 1,42% (ytd) dan tahunan 0,98% (yoy).
Di Kabupaten Kerinci, tarif listrik merupakan komoditas penyumbang inflasi utama dengan andil 0,48%. Diikuti kopi bubuk (0,27%), jengkol (0,10%), jeruk (0,09%) dan ikan serai (0,09%).
Namun inflasi lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga cabai merah (andil-0,38%), cabai hijau (-0,11%), cabai rawit (-0,06%), bawang merah (-0,05%) dan buncis (-0,04%).
TPID Provinsi Jambi dan kabupaten/kota akan terus memperkuat upaya pengendalian inflasi daerah melalui berbagai program kegiatan.
Hal itu dilakukan untuk memastikan inflasi tetap terkendali pada 2025, didukung berlanjutnya sinergi TPID dan Satgas Pangan serta Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP), untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif terkait perkembangan inflasi. | dia
