DI TENGAH upaya memperluas akses layanan keuangan hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat, Provinsi Jambi mencatat capaian yang patut diperhitungkan. Indeks literasi keuangan di daerah ini mencapai 72,24 persen, melampaui angka nasional, 69,57 persen.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan jasa keuangan terus meningkat. Namun, pekerjaan belum selesai.
Di saat indeks inklusi keuangan nasional telah mencapai 93,61 persen, tingkat inklusi keuangan Provinsi Jambi masih berada di kisaran 92 persen. Selisih yang relatif kecil itu justru menjadi tantangan, sekaligus motivasi mempercepat pemerataan akses layanan keuangan hingga ke seluruh wilayah.
Gambaran itu menjadi benang merah dalam pelaksanaan Jambi Financial Fest 2026 yang digelar dalam rangka Bulan Inklusi Keuangan Provinsi Jambi 2026. Kegiatan bertema “Inklusi Keuangan Merata di Bumi Sepucuk Jambi” tersebut berlangsung di Ev Garden, Paal Merah, Kota Jambi, Selasa malam, 27 Oktober 2026.
Sekitar 1.000 peserta memadati lokasi kegiatan. Mereka terdiri atas pelajar Sekolah Rakyat, siswa SMA/SMK, serta mahasiswa dari berbagai daerah di Provinsi Jambi. Kehadiran generasi muda dalam jumlah besar menjadi simbol bahwa upaya memperluas literasi dan inklusi keuangan tidak hanya menyasar masyarakat saat ini, tetapi juga menyiapkan generasi masa depan yang lebih siap menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
Gubernur Jambi Al Haris mengapresiasi pelaksanaan Jambi Financial Fest 2026 yang digagas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Jambi bersama pelaku industri jasa keuangan.
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan langkah nyata untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi dan semakin beragamnya produk keuangan yang tersedia, masyarakat membutuhkan pemahaman yang memadai agar mampu mengambil keputusan keuangan secara tepat dan aman.
Al Haris mengakui bahwa Jambi masih memiliki pekerjaan rumah untuk mengejar target inklusi keuangan nasional. Kendati demikian, ia menilai kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menunggu hingga batas waktu yang telah ditetapkan.
“Jambi masih tertinggal sekitar satu persen dibandingkan target nasional. Kita masih punya waktu sampai 2029, tetapi kalau bisa jangan menunggu sampai 2029. Tahun depan, kalau bisa, sudah mencapai 93 persen sesuai target nasional, bahkan kalau bisa lebih,” tegas Al Haris.
Bagi Al Haris, memperluas inklusi keuangan bukan sekadar menghadirkan kantor bank atau menawarkan berbagai produk keuangan. Yang lebih penting adalah membangun kesadaran masyarakat mengenai manfaat layanan keuangan formal, sekaligus menumbuhkan rasa aman dan nyaman ketika menggunakannya.
Masih ada masyarakat yang telah mengenal produk dan layanan keuangan, namun belum memanfaatkannya secara optimal. Berbagai faktor menjadi penyebabnya. Mulai dari keterbatasan pemahaman, minimnya akses, hingga belum tumbuhnya kesadaran mengenai manfaat yang bisa diperoleh.
Karena itu, ia mengajak seluruh industri jasa keuangan untuk terus memperkuat edukasi kepada masyarakat. Pelayanan yang lebih mudah dijangkau dan perlindungan yang memadai bagi konsumen juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor keuangan.
Perbankan, asuransi, investasi, hingga berbagai layanan keuangan lainnya, menurut Al Haris, harus semakin dekat dengan masyarakat. Semakin tinggi pemanfaatan layanan keuangan formal, semakin besar pula peluang masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperkuat perekonomian daerah.
Di tengah upaya tersebut, keterlibatan pelajar dan mahasiswa menjadi perhatian khusus. Al Haris menilai generasi muda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang mampu menyebarkan pemahaman mengenai pentingnya literasi keuangan kepada lingkungan sekitarnya.
“Saya senang ketika anak-anak sekolah dan mahasiswa dilibatkan. Mereka bisa menjadi pionir untuk menggerakkan literasi dan inklusi keuangan di tengah masyarakat. Dengan keterlibatan generasi muda, kita berharap target nasional dapat dicapai lebih cepat,” ujarnya.
Harapan itu tidak berdiri sendiri. Al Haris menegaskan bahwa keberhasilan meningkatkan inklusi keuangan membutuhkan kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah daerah, OJK, perbankan, industri jasa keuangan, dunia pendidikan, komunitas, hingga masyarakat harus bergerak dalam arah yang sama.
Baginya, peningkatan inklusi keuangan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin luas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, semakin besar peluang terciptanya aktivitas ekonomi yang produktif.
“Ini merupakan ikhtiar bersama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, khususnya Provinsi Jambi. Pertumbuhan ekonomi Jambi saat ini masih di kisaran 4,9 persen dan kita berharap ke depan bisa mengejar angka 5 persen. Kita ingin terus berkontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Jambi Yan Iswara Rosya menegaskan bahwa Bulan Inklusi Keuangan merupakan bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan yang legal, aman, dan sesuai kebutuhan.
Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2026 yang dilaksanakan melalui kerja sama OJK, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen. Adapun indeks inklusi keuangan nasional berada pada angka 93,61 persen.
Dibandingkan dengan angka tersebut, Provinsi Jambi mencatatkan capaian literasi keuangan yang lebih tinggi, yakni 72,24 persen. Angka ini menjadi indikator bahwa masyarakat Jambi semakin memahami berbagai produk serta layanan jasa keuangan yang tersedia.
Meski demikian, tingkat inklusi keuangan di Jambi masih perlu ditingkatkan. Dengan capaian yang masih berada di kisaran 92 persen, akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal harus terus diperluas agar mampu menyamai bahkan melampaui capaian nasional.
“Indeks literasi keuangan Provinsi Jambi sudah berada di atas nasional, yakni 72,24 persen. Namun, untuk inklusi keuangan, kita masih harus bekerja lebih keras karena masih berada di kisaran 92 persen. Ini membutuhkan dukungan seluruh pihak agar masyarakat semakin mudah mengakses layanan keuangan,” jelas Yan Iswara.
Menurutnya, upaya memperluas literasi dan inklusi keuangan tidak mungkin dijalankan oleh OJK seorang diri. Dukungan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, perguruan tinggi, sekolah, komunitas, hingga berbagai elemen masyarakat menjadi faktor penting dalam mendorong pemerataan edukasi keuangan.
Karena itu, OJK Provinsi Jambi terus memperkuat berbagai program edukasi, termasuk melalui keberadaan duta literasi keuangan yang berasal dari kalangan dosen dan Pramuka. Mereka didorong untuk hadir langsung di tengah masyarakat, termasuk di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Langkah tersebut menjadi penting karena tantangan literasi dan inklusi keuangan tidak hanya berkaitan dengan angka statistik. Di banyak daerah, masyarakat masih membutuhkan pendampingan agar mampu mengenali produk keuangan yang legal dan terhindar dari berbagai bentuk penipuan.
Dalam kesempatan yang sama, Yan Iswara juga memaparkan perkembangan pelaksanaan Bulan Inklusi Keuangan di Provinsi Jambi sepanjang September hingga Oktober 2026.
Hasilnya menunjukkan tren yang menggembirakan. Realisasi kegiatan inklusi keuangan mencapai Rp80,35 miliar. Nilai tersebut meningkat 55,69 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp52 miliar.
Di bidang literasi, jumlah kegiatan yang dilaksanakan mencapai 144 kegiatan atau meningkat 5,11 persen. Program-program tersebut berhasil menjangkau 14.697 peserta dari berbagai kalangan masyarakat.
Tidak hanya berfokus pada edukasi, penyelenggara juga memberikan perlindungan nyata bagi peserta. OJK bersama industri jasa keuangan memberikan perlindungan asuransi kecelakaan diri kepada 1.000 pelajar dan mahasiswa yang mengikuti Jambi Financial Fest 2026. Perlindungan tersebut berlaku selama satu tahun sesuai ketentuan polis yang berlaku.
Pada bagian akhir, Yan Iswara mengingatkan masyarakat agar selalu memastikan legalitas produk dan layanan jasa keuangan sebelum menggunakannya. Kewaspadaan terhadap berbagai modus penipuan keuangan juga harus terus ditingkatkan, terutama di tengah semakin pesatnya perkembangan layanan berbasis digital.
Ia mengajak masyarakat memanfaatkan kanal pengaduan resmi OJK ketika menghadapi persoalan terkait layanan jasa keuangan. Masyarakat juga diimbau segera melaporkan dugaan tindak penipuan melalui saluran pelaporan resmi yang tersedia.
Lebih dari sekadar sebuah festival, Jambi Financial Fest 2026 menjadi cerminan perjalanan panjang membangun masyarakat yang semakin cerdas secara finansial. Di satu sisi, Jambi telah menunjukkan kemajuan dengan tingkat literasi keuangan yang melampaui rata-rata nasional. Di sisi lain, masih ada pekerjaan besar untuk memastikan setiap warga memiliki akses yang sama terhadap layanan keuangan formal.
Dari ruang-ruang kelas, kampus, desa, hingga pusat-pusat ekonomi, upaya itu terus dijalankan. Sebab pada akhirnya, literasi yang tinggi harus berujung pada akses yang merata. Dan ketika keduanya berjalan beriringan, bukan hanya target nasional yang dapat dicapai, melainkan juga harapan akan masyarakat Jambi yang lebih sejahtera dan berdaya secara ekonomi. | wa/dod
