JAMBIBRO.COM — Gubernur Jambi, Al Haris, hadir langsung pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi, Senin 27 April 2026.
Agenda utama rapat mendengarkan penyampaian laporan hasil pembahasan yang dilakukan panitia khusus (pansus) terkait kebijakan daerah.
Kehadiran Al Haris dinilai sebagai wujud tanggung jawab eksekutif dalam merespons berbagai masukan strategis serta rekomendasi dari pihak legislatif.
Pemerintah Provinsi Jambi berjanji menindaklanjuti setiap poin penting, demi mengoptimalkan pelayanan publik dan percepatan pembangunan.
Al Haris memberi penegasan, seluruh saran dari anggota dewan akan menjadi prioritas perhatian pemerintah daerah. Ia memandang rekomendasi legislatif sebagai instrumen evaluasi yang sangat berharga untuk perbaikan kinerja birokrasi di masa mendatang.
“Apa saja yang disarankan dan masukan dari dewan sesuatu yang akan kami ikut kedepannya,” ujar Al Haris di hadapan para anggota legislatif.
Secara terbuka Al Haris mengakui masih terdapat berbagai titik lemah dan kekurangan dalam penyelenggaraan roda pemerintahan saat ini. Ia tidak menampik realisasi pembangunan belum sepenuhnya sempurna sesuai target yang ditetapkan.
Kelemahan tersebut menurutnya harus dijawab dengan kerja keras dan keterbukaan terhadap kritik dari berbagai pihak, terutama lembaga perwakilan rakyat.
Al Haris menekankan kesadaran akan kekurangan ini merupakan langkah awal untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh.
“Kami menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan untuk mencapai apa yang diharapkan masyarakat Jambi. Oleh karena itu perlu kerja sama agar harapan dari masyarakat itu tercapai,” tuturnya.
Al Haris juga mengingatkan, ego sektoral harus dikesampingkan demi mewujudkan visi besar pembangunan yang langsung menyentuh kepentingan warga. Sinergi pemerintah dan DPRD menjadi kunci utama menjembatani kebutuhan nyata masyarakat Jambi.
Di sisi lain, Ketua DPRD Provinsi Jambi, M Hafiz, menyatakan pihaknya akan segera memproses lebih lanjut seluruh hasil temuan yang disampaikan pansus.
Legislatif berkomitmen mengawal rekomendasi tersebut, agar benar-benar diimplementasikan dalam bentuk kebijakan konkret.
“Nanti akan kami tindaklanjuti bersama dalam menentukan arah dan kebijakan serta dalam penyusunan peraturan-peraturan,” tegas Hafiz saat memimpin rapat.
Langkah sinkronisasi antara perencanaan anggaran dan pengawasan di lapangan diharapkan dapat meminimalisir celah kegagalan program pembangunan.
Hafiz menambahkan, regulasi baru akan disusun berdasarkan kebutuhan mendesak yang muncul dari hasil pembahasan pansus tersebut.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan berkas laporan resmi dari pimpinan dewan kepada Gubernur Jambi.
Kebersamaan antara dua lembaga tinggi daerah ini diharap mampu memberi dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jambi. | DIA
