Gubernur Jambi, Al Haris
JAMBIBRO.COM – Pemerintah Provinsi Jambi menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2025, Kamis 25 April 2024.
Musrenbang itu mengangkat tema akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi hijau di Provinsi Jambi.
Kegiatan ini berlangsung di BW Luxury Hotel, Kota Jambi, dipimpin langsung oleh Gubernur Jambi, Al Haris, dihadiri Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto.
Penyusunan RKPD adalah momen penting dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Di sini disepakati permasalahan, prioritas, arah kebijakan dan penyelarasan program pembangunan daerah dan nasional.
Al Haris juga memberi gambaran singkat mengenai kondisi makro Provinsi Jambi. Pada 2023 ekonomi Jambi tumbuh 4,66 persen, didorong oleh pertumbuhan seluruh lapangan usaha.
Lapangan usaha mengalami pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi yaitu jasa perusahaan 16,84 persen. Sedangkan sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen konsumsi non profit, yang melayani rumah tangga sebesar 10,31 persen.
Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka pada Agustus 2023 turun menjadi 4,53 persen, dari kondisi Agustus 2022 sebesar 4,59 persen.
Demikian juga persentase penduduk miskin, berhasil diturunkan pada September 2022 sebesar 7,7 persen menjadi 7,58 persen pada Maret 2023.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan, yang sebelumnya 72,14 persen pada 2022 menjadi 73,73 persen pada 2023.
Perbaikan seluruh indikator makro tersebut tidak terlepas dari keberhasilan Pemprov Jambi dalam menjaga kestabilan.
“Kita berhasil menjaga kestabilan tingkat inflasi di angka 3,22 persen pada 2023. Kenaikan terjadi pada seluruh dimensi. Ada perbaikan dari sisi pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat Jambi secara umum,” jelas Haris.
Soal program pembangunan untuk 2025, Al Haris mengangkat tiga isu strategis, yaitu ketimpangan antar wilayah dan pendapatan, daya saing daerah, serta resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim.
Menanggapi isu-isu strategis tersebut, Pemprov Jambi telah menjabarkan dalam lima prioritas pembangunan daerah, yakni peningkatan produktivitas daerah, pembangunan sosial budaya, peningkatan dan pemerataan infrastruktur daerah, peningkatan kualitas hidup, dan tata kelola pemerintahan.
Al Haris mengajak para kepala OPD terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun perencanaan berkualitas.
“Saya ingin penyusunan ini memiliki indikator jelas, terukur dan memiliki daya ungkit. Perencanaan tidak perlu terlalu banyak, namun harus memiliki nilai strategis dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Kepala BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Dr Sugeng Hariyono menyatakan, Pemprov Jambi berhasil melakukan sinkronisasi, dalam upaya mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Kondisi IPM meningkat menjadi 73,73 persen. Gini Rasio tertinggi di Sumatera, penurunan angka kemiskinan 7,58 persen, tingkat pengangguran turun 0,09 persen.
“Ini bukti Pemprov Jambi berhasil melakukan upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” ujar Sugeng.
Inspektur Utama Kementerian PPN/Bappenas, Dr Trisacti Wahyuni, merekomendasi prioritas pembangunan Provinsi Jambi berdasarkan tema dan RKP 2025.
Provinsi Jambi memiliki tiga prioritas dalam upaya percepatan pertumbuhan ekonomi. Pertama, SDM berkualitas yang berdaya saing dan produktif.
Kedua, infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan pekerjaan berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan penciptaan produk ramah lingkungan.
Kepala Bappeda Provinsi Jambi, Agus Sunaryo menyebut, musrenbang merupakan tahapan substantif dalam penyusunan rencana kerja.
“Ini titik tolak meletakkan arah kebijakan satu tahun kedepan, serta menyelaraskan program pembangunan daerah dan nasional,” katanya. | DIA
