LANGKAH kaki para kepala daerah berderap mantap memasuki ruang pertemuan Hotel JW Marriott, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu 9 September 2026.
Di sana, sebuah babak baru untuk ekonomi kawasan resmi dimulai. Gubernur Jambi, Al Haris, mengambil peran krusial.
Lewat penandatanganan kesepakatan bersama dan berita acara pembentukan forum Sumatera 10, pertumbuhan ekonomi Jambi kembali dikebut.
Momen penting ini mengemuka di sela-sela Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur se-Sumatera 2026. Pertemuan pemimpin daerah ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
Tampak pula hadir Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Tommy Andana.
Di hadapan para gubernur, Mendagri menyampaikan, Rakor Pemerintahan se-Sumatera menjadi platform penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Sinergi ini esensial dalam menjaga stabilitas dan mendorong pembangunan di seluruh wilayah Sumatera,” katanya.
Pertemuan skala regional ini berfokus pada dua isu utama. Pembahasan meliputi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) terkini yang menjadi perhatian nasional.
Suasana rakor berlangsung hangat namun dinamis. Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Ariansyah menjelaskan, forum strategis ini dihadiri seluruh gubernur dari 10 provinsi di Pulau Sumatera.
Mereka datang dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, hingga Lampung.
Langkah strategis melalui forum Sumatera 10 dirancang untuk menyelaraskan arah kebijakan, demi kesejahteraan kawasan sub-regional Pulau Sumatera.
“Poin utama Nota Kesepahaman yang disepakati 10 gubernur se-Sumatera dalam rakor tahun 2026 berfokus pada sinkronisasi rencana pembangunan antardaerah dengan kebijakan nasional,” ujar Ariansyah.
Empat pilar utama disepakati bersama dalam nota kesepahaman tersebut demi menopang kemajuan kawasan adalah:
Urusan Logistik dan Konektivitas Antarwilayah:
Menyelaraskan arus logistik, penguatan jalur rantai pasok, dan konektivitas infrastruktur transportasi antarprovinsi di Sumatera untuk memperlancar mobilitas barang dan menekan biaya operasional.
Pembangunan Ekonomi Hijau dan Berkelanjutan:
Menyatukan komitmen dalam transisi energi, hilirisasi komoditas unggulan secara ramah lingkungan, serta investasi hijau guna memastikan pertumbuhan ekonomi tidak merusak ekosistem alam Pulau Sumatera.
Digitalisasi Data Pembangunan:
Mendorong integrasi dan pertukaran data antarpemerintah provinsi di Sumatera untuk mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis data (data-driven) secara akurat dan transparan.
Sinergitas Investasi Regional dan Perdagangan Internasional:
Menjadikan kerja sama regional ini sebagai jembatan untuk membawa potensi lokal Sumatera masuk ke pasar sub-regional yang lebih luas. | DKI
