JAMBIBRO.COM — Gelombang kritik menerpa kebijakan baru mengenai tata kelola persampahan di Kota Jambi. Kritik itu ditanggapi terbuka oleh Pemerintah Kota Jambi.
Kebijakan yang memicu perdebatan itu terkait penutupan Tempat Pembuangan Sementara (TPS), dan peluncuran Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat (OPBM).
Merespons dinamika yang muncul, Wali Kota Jambi, Maulana, berencana menggelar diskusi publik untuk membedah persoalan ini secara transparan.
Agenda dialog terbuka dijadwalkan berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Sabtu 13 Juni 2026 mulai pukul 08.00 WIB.
Pihak Pemkot Jambi akan melibatkan berbagai unsur penting, seperti jurnalis, akademisi, masyarakat umum, hingga lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Langkah ini diklaim sebagai bentuk nyata dari corak pemerintahan di bawah duet kepemimpinan Maulana – Diza yang responsif dan tidak antikritik.
Forum sengaja dipersiapkan sebagai wadah resmi untuk menjaring aspirasi, keberatan, serta saran konstruktif dari khalayak luas. Fokus utamanya mengevaluasi program pengelolaan sampah perkotaan yang belakangan ramai disorot.
Wali Kota Jambi, Maulana, menilai diskusi kelompok terfokus ini sangat krusial, demi menyempurnakan regulasi yang sedang berjalan di lapangan. Penataan sistem kebersihan lingkungan diakuinya perlu terus diperbaiki, agar selaras dengan kebutuhan warga.
“Saya mengundang media, LSM, dan para profesor untuk hadir. Kota ini milik bersama, saya hanya leader yang membuat kebijakan. Apa yang belum sempurna disempurnakan bersama. Setiap kebijakan pasti ada pro kontra, tapi yang terpenting bagaimana sama-sama memperbaikinya,” ungkapnya, Rabu (10/6/2026).
Maulana membeberkan, perombakan sistem manajemen persampahan merupakan langkah darurat, demi merespons lonjakan jumlah penduduk yang kini menembus angka 640.000 jiwa. Pola penanganan sampah harus bergerak maju, agar tidak tertinggal oleh pertumbuhan kota yang masif.
Menurutnya, formula penanganan sampah di Kota Jambi tidak bisa lagi mengandalkan sistem lama buatan tahun 2006, saat jumlah penduduk baru 400.000 jiwa. Keberadaan TPS terbuka di tepi jalan protokol pada masa lalu mungkin masih dinilai efektif.
Namun, situasi sosiologis saat ini sudah jauh berubah, karena aktivitas pemukiman harian pada siang hari di Kota Jambi bisa melonjak hingga satu juta jiwa. Program revitalisasi sistem kebersihan lingkungan melalui skema OPBM mutlak digulirkan.
Maulana mengungkapkan, pada masanya mungkin itu tepat, tapi sekarang kondisi sudah berubah. Penduduk bertambah, aktivitas masyarakat meningkat, layanan antar makanan, paket dan berbagai aktivitas lainnya juga berkembang. Konsep lama perlu dievaluasi.
Lebih dalam ia menyoroti kelemahan sistem TPS terbuka yang selama ini jamak dijumpai di pinggiran jalan. Keberadaan lokasi penampungan model tersebut kerap memicu degradasi lingkungan, salah satunya polusi air lindi yang mencemari wilayah sekitar.
Guna meminimalisasi dampak lingkungan, Pemkot Jambi telah menguji coba konsep TPS3R sejak 2008, bertumpu pada pemilahan limbah rumah tangga. Sayangnya, dari sekian banyak fasilitas TPS3R yang didirikan, saat ini hanya ada tujuh unit yang aktif beroperasi.
“Bayangkan, sejak 2008 kita kampanyekan TPS3R, tapi yang masih bertahan hanya sekitar tujuh. Mengubah perilaku masyarakat itu memang tidak mudah,” ucap Maulana.
Secara teknis, Maulana memaparkan, program OPBM yang dipromosikan saat ini esensinya mengambil basis konsep dari metode TPS3R terdahulu. Skema penarikan iuran dalam sistem inipun ditegaskan bukan hal baru, karena mekanisme serupa sudah lama melekat pada TPS3R.
Maulana menegaskan, kalau OPBM disebut pungli karena ada iuran, berarti konsep TPS3R sejak 2008 juga harus disebut begitu. Faktanya, uang yang dikelola itu kembali untuk kepentingan masyarakat dan operasional pengelolaan sampah, bukan untuk wali kota.
“Semua sesuai musyawarah warga,” tegasnya.
Maulana juga meluruskan isu miring seputar proyek pengadaan kendaraan roda tiga atau bentor. Armada motor pengangkut sampah tersebut sejatinya sudah berulang kali dianggarkan melalui program kerja pemerintah daerah periode sebelumnya.
Pembeda utama pada program kali ini terletak pada pemindahan hak pengelolaan bentor. Kini didelegasikan langsung pada komunitas warga. Langkah ini bagian terintegrasi dari gerakan moral pelestarian lingkungan lewat stimulasi program “Kampung Bahagia”.
“Bentor sudah lama ada. Yang saya ubah, konsepnya menjadi milik dan dikelola masyarakat. Ini gerakan moral bersama. Ciri khas budaya kita sebagai kearifan lokal lewat gotong royong, karena sampah bukan hanya tugas pemerintah,” jelasnya.
Maulana juga menegaskan tidak pernah menerima keuntungan apapun dari pengadaan bentor. Bahkan ia tidak mengenal pihak yang dituduhkan itu.
Maulana memproyeksikan, jika sistem OPBM berjalan mulus, pemilahan sampah organik dan anorganik dari hulu akan menciptakan ekosistem sirkular ekonomi baru yang menjanjikan. Jika nilai ekonomis itu tercapai, ke depan warga Kota Jambi tidak perlu lagi dibebani biaya iuran bulanan.
“Hasilnya nanti bisa digunakan untuk operasional bentor maupun pemasukan bagi bentor, sehingga tidak ada lagi pungutan. Pungutan yang ada kini bisa dikurangi,” sebutnya.
Lewat pelaksanaan sarasehan publik nanti, Maulana menaruh harapan besar lahirnya peta jalan dan solusi konkret yang berpihak pada kebaikan daerah. Kesadaran kolektif semua pihak dinilai modal utama dalam memutus rantai masalah darurat sampah.
“Mau sampai kapan pintu masuk kota dipenuhi sampah? Mau sampai kapan anak-anak sekolah dan mahasiswa belajar dengan lingkungan yang masih kotor? Itu yang ingin kita ubah, perilaku dan kesadaran bersama agar Kota Jambi menjadi lebih bersih,” pungkasnya. | DOD
