JAMBIBRO.COM — Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan akselerasi antara program pemerintah pusat dan daerah merupakan faktor krusial dalam memacu pertumbuhan ekonomi wilayah.
“Keberhasilan implementasi program nasional di tingkat daerah diyakini akan memberikan dampak besar, termasuk dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas,” kata Al Haris pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Provinsi Jambi 2027, di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Rabu 15 April 2026.
Menariknya, agenda strategis ini dihadiri dan dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto. Al Haris pun menyampaikan apresiasi atas bimbingan yang diberikan Kementerian Dalam Negeri kepada jajaran pemerintah daerah di Provinsi Jambi.
“Sinergi ini fondasi utama mewujudkan cita-cita Indonesia Emas melalui perencanaan pembangunan yang terukur. Kami berterima kasih kepada Wamendagri yang selama ini terus memberi arahan dan bimbingan kepada gubernur dan bupati/wali kota di Provinsi Jambi dalam mewujudkan Indonesia emas,” ucap Al Haris.
Musrenbang kali ini menjadi momentum penting sebagai penyusunan rencana tahun ketiga RPJMD 2025-2029, sekaligus peletakan dasar RPJP Daerah 2025-2045. Forum ini bertujuan menyelaraskan arah kebijakan pembangunan daerah agar sejalan dengan prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan pusat.
Al Haris juga berterima kasih atas alokasi anggaran pusat yang masuk ke Jambi melalui skema Program Strategis Nasional, meski di tengah isu efisiensi dana transfer. Penempatan anggaran itu dinilai sebagai bentuk pergeseran dana yang langsung menyentuh program representasi pemerintah pusat di daerah.
Pemerintah pusat tercatat mengalokasikan anggaran untuk perbaikan konektivitas di Bandara Kerinci dan Bungo, serta penguatan infrastruktur ketahanan pangan.
Selain itu, Jambi juga menerima dukungan besar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Sekolah Rakyat, hingga penyediaan perumahan layak huni.
“Pada 2026, alokasi anggaran khusus program prioritas presiden di Provinsi Jambi sebesar 1,138 triliun rupiah. Kami berharap Provinsi Jambi diberi alokasi lebih besar lagi pada 2027, agar terjadi percepatan pembangunan di daerah,” harap Al Haris.
Terkait program Makan Bergizi Gratis, saat ini telah terbentuk 192 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang melayani sekitar 38 persen dari total potensi penerima.
Sementara untuk program Sekolah Rakyat, gedung permanen di Kota Jambi dan Tanjung Jabung Timur ditargetkan rampung pada tahun ini.
Capaian makro ekonomi Jambi pada 2025 menunjukkan pertumbuhan sebesar 4,93 persen, didorong sektor transportasi, pergudangan, serta ekspor jasa. Meskipun struktur ekonomi masih didominasi sektor pertanian dan pertambangan, namun tren penurunan pengangguran dan angka kemiskinan menunjukkan progres yang signifikan.
Data terakhir, Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 4,08 persen pada November 2025, seiring menurunnya persentase penduduk miskin menjadi 6,89 persen. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jambi juga mengalami kenaikan menggembirakan dari angka 74,36 menjadi 75,13.
Menyongsong tahun 2027, Pemprov Jambi menetapkan lima isu strategis yang mencakup hilirisasi komoditas unggulan hingga peningkatan tata kelola pemerintahan. Tema yang diusung adalah akselerasi produktivitas dan investasi hijau guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berdaya saing.
“Ada tiga kata kunci yang menjadi fokus pembangunan Provinsi Jambi pada 2027, yaitu produktivitas, investasi dan hilirisasi,” pungkas Al Haris.
Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, memuji langkah inovatif Gubernur Jambi yang memilih menyelenggarakan musrenbang di rumah dinas, guna menghemat anggaran. Kebijakan ini dianggap teladan nyata dalam melakukan efisiensi fiskal, tanpa mengurangi kekompakan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Kebijakan ini mencerminkan komitmen terhadap efisiensi dan efektivitas anggaran daerah yang sedang efisiensi anggaran. Terima kasih Pak Gubernur, musrenbang tak di hotel, tapi di rumah dinas, jadi contoh untuk kepala daerah lain di Indonesia. Ini contoh efisiensi yang baik,” tutur Bima.
Ketua Penyelenggara Musrenbang, Agus Sunaryo melaporkan, forum ini bertugas menjaring aspirasi dari seluruh perangkat daerah dan instansi vertikal. Sinkronisasi perencanaan ini dipastikan menjadi jaminan agar setiap usulan prioritas dari daerah tetap linear dengan kebijakan nasional. | DIA
