JAMBIBRO.COM — Rumah Dinas Wali Kota Jambi berubah tegang pada Selasa, 16 September 2025, siang. Ratusan warga dari Kelurahan Aur Kenali, Penyengat Rendah, dan Desa Mendalo Darat datang dengan satu tuntutan, hentikan aktivitas PT Sinar Anugerah Sukses (SAS) secara total.
Pertemuan yang digelar sebagai ajang audiensi itu mempertemukan warga dengan jajaran Pemerintah Provinsi Jambi, Pemerintah Kota Jambi, dan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Hadir dalam pertemuan tersebut, Gubernur Jambi Al Haris, Ketua DPRD Provinsi Jambi M Hafiz, Wali Kota Jambi Dr Maulana (sekaligus moderator), Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, Wakil Bupati Muaro Jambi Junaidi H Mahir, serta perwakilan dari PT SAS.
Namun, harapan warga untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan lingkungan justru berujung pada kekecewaan. Gubernur Al Haris hanya menyatakan aktivitas PT SAS dihentikan sementara, tanpa batas waktu yang jelas.
“Hari ini yang pasti tutup dulu, itu intinya,” ujar Haris, sembari menegaskan bahwa keputusan akhir masih menunggu kesepakatan antara warga dan perusahaan.
Pernyataan itu memicu gelombang ketidakpuasan. Warga menilai sikap gubernur terlalu lunak dan tidak berpihak pada keselamatan masyarakat.
“Kami tidak butuh janji yang menggantung. Kami butuh keputusan yang berpihak pada keselamatan warga,” ujar Ahmad, warga Aur Kenali.
Keluhan warga bukan tanpa alasan. Pembangunan underpass dan stockpile batu bara oleh PT SAS telah menimbulkan dampak nyata, kaca rumah pecah, getaran mengganggu, dan kekhawatiran dampak kesehatan jangka panjang.
Dalam dialog terbuka, warga menyuarakan keresahan mereka dengan nada getir dan penuh harap.
Wali Kota Jambi, Dr Maulana, mencoba menjelaskan bahwa secara regulasi, Perda RTRW Kota Jambi 2024–2044 telah disahkan dengan persetujuan Kementerian ATR/BPN.
Ia menyebut bahwa PT SAS juga memiliki izin dari kementerian, sehingga perlu ada harmonisasi antara regulasi pusat dan daerah.
“Kami pemerintah memediasi itu. Prinsipnya, kami melindungi masyarakat,” kata Maulana.
Namun, bagi warga, mediasi bukanlah solusi jika tidak menghasilkan tindakan nyata. Mereka menuntut penghentian total, bukan sekadar jeda sementara.
Ketua Barisan Perjuangan Rakyat (BPR) Menolak Stockpile Aur Kenali, Rahmat Supriadi, menyuarakan sikap tegas.
“Kami belum puas dengan pernyataan gubernur. Masyarakat menghendaki penghentian total, bukan sekadar penghentian sementara,” ujarnya.
Rahmat menegaskan bahwa perjuangan warga tidak akan berhenti sampai PT SAS benar-benar angkat kaki dari Aur Kenali, Mendalo Darat, Mendalo Laut, Penyengat Rendah, dan wilayah sekitar.
“Langkah kompromi hanya akan memperpanjang penderitaan masyarakat,” katanya.
Sorotan publik kini tertuju pada pemerintah daerah. Di tengah konflik antara warga dan korporasi, masyarakat menuntut keberpihakan yang jelas.
Tokoh muda Aur Kenali, Raul, menyampaikan tantangan terbuka kepada pemerintah.
“Kami tantang pemerintah membuktikan komitmennya dalam melindungi kepentingan rakyat di atas kepentingan korporasi.”
Pertemuan itu mungkin telah usai, namun suara warga belum padam. Mereka bersiap mengawal proses kajian, menyusun langkah lanjutan, dan memastikan bahwa hak hidup aman dan sehat tidak dikorbankan demi kepentingan bisnis.
Pemerintah dituntut untuk tidak hanya menjadi penengah, tetapi menjadi pelindung. | DIA
